Mengapa presiden Korea Selatan selalu di gulingkan ( dimakzulkan) oleh parlemen ?, kenapa Presiden Korea selalu di makzulkan PARLEMEN, presiden Korea Selatan di makzulkan, presiden Korea Selatan di gulingkan parlemen.
Mengapa Presiden Korea Selatan Sering Digulingkan oleh Parlemen?
Korea Selatan adalah negara demokrasi maju yang sering dijadikan model pembangunan ekonomi dan politik di Asia. Namun, di balik pencapaiannya, sistem politik Korea Selatan kerap mengalami gejolak, terutama terkait hubungan antara presiden dan parlemen. Dalam sejarah modern Korea Selatan, beberapa presiden menghadapi proses pemakzulan, tekanan politik, atau bahkan pemberhentian resmi oleh parlemen. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: mengapa presiden Korea Selatan sering digulingkan atau menghadapi krisis politik serius?
Artikel ini akan membahas faktor-faktor historis, politik, hukum, dan budaya yang menjelaskan mengapa posisi presiden di Korea Selatan sangat rentan terhadap pemakzulan dan tekanan parlemen.
1. Sistem Pemerintahan Presidensial yang Kuat
Korea Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang besar. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan wewenang luas meliputi kebijakan dalam negeri, hubungan luar negeri, dan militer. Namun, sistem ini sering kali menciptakan ketegangan antara presiden dan parlemen.
Dalam banyak kasus, presiden dianggap terlalu dominan, sehingga ketika terjadi kebijakan kontroversial atau kasus korupsi, oposisi di parlemen sering menggunakan hak mereka untuk melancarkan mosi tidak percaya atau proses pemakzulan. Sistem ini, meskipun memberikan presiden kekuatan besar, juga membuatnya menjadi sasaran utama kritik politik.
2. Sejarah Politik yang Turbulen
Sejarah politik Korea Selatan sejak pembentukannya pada 1948 penuh dengan gejolak. Negara ini pernah mengalami berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari kediktatoran militer hingga transisi ke demokrasi. Dalam periode ini, banyak presiden menghadapi tekanan politik besar, yang sering berakhir dengan penggulingan. Berikut adalah beberapa contoh penting:
-
Syngman Rhee (1948-1960)
Syngman Rhee, presiden pertama Korea Selatan, digulingkan oleh demonstrasi rakyat setelah tuduhan manipulasi pemilu dan korupsi. Rhee akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1960. -
Park Chung-hee (1963-1979)
Meskipun Park berhasil membawa Korea Selatan ke era industrialisasi, pemerintahannya dianggap otoriter. Ia tewas dalam pembunuhan politik pada 1979 oleh kepala intelijennya sendiri, di tengah meningkatnya ketegangan politik. -
Roh Tae-woo dan Chun Doo-hwan (1980-an)
Kedua presiden ini adalah pemimpin militer yang kemudian menghadapi tuntutan hukum setelah masa jabatan mereka berakhir, terkait pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.
Sejarah ini menciptakan preseden bahwa presiden Korea Selatan sering menjadi target pengawasan ketat, baik selama menjabat maupun setelah masa jabatan mereka selesai.
3. Budaya Politik yang Kompetitif
Budaya politik di Korea Selatan sangat kompetitif, dengan rivalitas yang kuat antara partai politik utama. Ketegangan ini sering kali menghasilkan konflik politik yang intens antara presiden dan parlemen, terutama jika presiden berasal dari partai yang berbeda dengan mayoritas parlemen.
Situasi ini semakin rumit karena sistem multipartai di Korea Selatan memungkinkan partai-partai oposisi membentuk koalisi untuk melawan presiden. Proses pemakzulan sering kali dimanfaatkan sebagai senjata politik untuk melemahkan presiden yang sedang menjabat.
4. Keterlibatan Presiden dalam Skandal
Salah satu alasan utama mengapa presiden Korea Selatan sering digulingkan adalah keterlibatan mereka dalam skandal besar, baik secara langsung maupun melalui orang-orang terdekat mereka. Contoh terbaru adalah:
-
Park Geun-hye (2013-2017)
Park Geun-hye, presiden perempuan pertama Korea Selatan, dimakzulkan pada 2017 setelah terungkapnya skandal besar yang melibatkan sahabat dekatnya, Choi Soon-sil. Skandal ini mencakup tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kolusi dengan perusahaan besar seperti Samsung. Parlemen menyetujui pemakzulannya, dan Mahkamah Konstitusi mendukung keputusan tersebut. -
Roh Moo-hyun (2003-2008)
Roh Moo-hyun menghadapi tekanan besar karena tuduhan korupsi yang melibatkan anggota keluarganya. Meskipun ia tidak dimakzulkan secara resmi, tuduhan tersebut mencemari reputasinya. -
Lee Myung-bak dan Park Chung-hee
Lee Myung-bak, presiden Korea Selatan lainnya, juga terlibat dalam skandal korupsi setelah masa jabatannya berakhir, yang menyebabkan ia dihukum penjara.
Skandal semacam ini menunjukkan bahwa presiden sering kali menjadi pusat kontroversi politik di Korea Selatan, baik karena tindakan mereka sendiri maupun tindakan orang-orang di sekitar mereka.
5. Peran Media dan Opini Publik
Media di Korea Selatan memainkan peran besar dalam mengawasi pemerintahan. Dengan kebebasan pers yang cukup tinggi, media sering kali menjadi penggerak utama dalam mengungkap skandal politik. Tekanan media, ditambah dengan protes besar-besaran dari masyarakat, sering kali memaksa parlemen untuk mengambil tindakan terhadap presiden.
Misalnya, dalam kasus Park Geun-hye, jutaan warga Korea Selatan turun ke jalan dalam apa yang dikenal sebagai "Protes Lilin" untuk menuntut pemakzulannya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan rakyat dan opini publik memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik di Korea Selatan.
6. Sistem Hukum yang Mendukung Pemakzulan
Korea Selatan memiliki sistem hukum yang memungkinkan pemakzulan presiden jika terdapat bukti pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Proses ini melibatkan beberapa langkah:
-
Pemungutan Suara di Parlemen
Parlemen membutuhkan dukungan dua pertiga anggotanya untuk mengajukan pemakzulan. -
Persetujuan Mahkamah Konstitusi
Setelah parlemen menyetujui pemakzulan, Mahkamah Konstitusi harus mengesahkan keputusan tersebut dengan tinjauan hukum.
Sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga membuat presiden lebih rentan terhadap pemakzulan, terutama jika ada konflik politik yang intens.
7. Tradisi Akuntabilitas yang Ketat
Dalam budaya politik Korea Selatan, akuntabilitas adalah nilai penting. Pemimpin yang terlibat dalam skandal atau gagal memenuhi ekspektasi masyarakat sering kali dihadapkan pada tekanan besar untuk mundur atau menghadapi proses hukum. Tidak seperti di beberapa negara lain, di mana skandal politik dapat diredam, di Korea Selatan, pemimpin yang terlibat skandal hampir pasti menghadapi konsekuensi serius.
8. Faktor Eksternal: Pengaruh Ekonomi dan Sosial
Gejolak politik di Korea Selatan sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial. Krisis ekonomi atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tertentu sering kali memicu protes besar-besaran, yang kemudian digunakan oleh oposisi untuk menekan presiden.
Misalnya, krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an menyebabkan ketidakpuasan besar terhadap pemerintah, meskipun bukan langsung kesalahan presiden yang sedang menjabat. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik di Korea Selatan sangat terkait dengan kondisi ekonomi dan sosial.
Kesimpulan
Presiden Korea Selatan sering menghadapi pemakzulan atau tekanan besar dari parlemen karena kombinasi faktor historis, budaya politik yang kompetitif, skandal, dan sistem hukum yang memungkinkan akuntabilitas tinggi. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi Korea Selatan cukup kuat, seringnya gejolak politik juga mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Ke depannya, Korea Selatan perlu memperkuat institusi politiknya untuk mengurangi konflik antar cabang pemerintahan sekaligus memastikan akuntabilitas pemimpin tetap terjaga. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas politik yang lebih baik, tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama beberapa dekade.
Rate This Article
Thanks for reading: Kenapa Presiden Korea Selatan Selalu Di Gulingkan ?, Sorry, my English is bad:)